Skip to content

Nama Keluarga Jawa

Waktu saya menasbihkan nama lahir anak pertama saya, beberapa orang mengusik saya dengan pertanyaan “kenapa tidak diberi nama belakang Raras Alit?”. Jawaban singkat dan sekenanya selalu saya lontarkan untuk menangkisnya, karena sebenarnya alasan saya cukup panjang, dan kiranya lebih enak dijelaskan sepeti ini :

Anak saya 50% Jawa + 50% Palembang. Sesuai pemahaman saya, tidak ada tradisi nama belakang keluarga ataupun marga dalam sistem kekerabatan tradisi kedua orang tuanya.

Di Jawa, tempat keluarga saya tinggal tidak pernah benar-benar muncul tradisi patronimik tersebut. Memang di masa lalu pernah ada era dimana nama keluarga adalah penegasan ciri keningratan seperti misal nama belakang Sastroatmojo, Prawirodimejo, Mangunkarto, dan lainnya. Kemudian muncul anggapan bahwa pengguna nama belakang tersebut ningrat, atau keturunan Raja. Bukan seperti itu menurut wawiwu.

SEJARAHNYA

Di Jawa sejak era Mataram Kuno-Hindu hingga era Mataram Islam saat ini, sebenarnya tidak pernah seorang raja atau trah keluarga raja memakai nama keluarga, kecuali nama gelar raja yang berkaitan dengan dinasti misal Hamengkubuwana, Pakubuwono, Amangkurat, dan lainnya. Tengok saja nama : Mpu Sindok, Ken Arok (Rajasa), Raden Wijaya Hayam Wuruk, Raden Patah, atau nama ningrat seperti Gadjah Mada, Tunggul Ametung, Pemanahan, tidak ada yang menggunakan nama belakang keluarga. Penggunaan nama belakang di Jawa seperti Sastroatmojo, Prawirodimejo, Mangunkarto, baru mulai menjadi trend pada abad 19 dan merupakan bawaan tradisi Kumpeni, bukan tradisi kerajaan. Begini latar belakangnya ;

Surname atau nama keluarga  adalah gagasan Napoleon Bonaparte yang baru saja menguasai Eropa untuk memudahkan pengaturan warga Eropa dalam hukum pada awal abad 19. Undang-undang Napoleon mewajibkan semua warga menemukan nama belakang keluarga, dan orang Yahudi diberi nama hewan. Aturan itu meliputi negeri Belanda yang juga takluk oleh Napoleon. Imbasnya hal tersebut juga berpengaruh ke Jawa, “ibukota” Hindia-Belanda, semua totok Belanda maupun indo-peranakan lalu menggunakan nama belakang. Trend tersebut juga diikuti oleh orang Jawa yang berkedudukan sebagai pejabat dan berpangkat seperti juru tulis pabrik gula, lurah, wedana, bupati, yang berkeinginan untuk menyejajarkan diri dengan budaya Eropa. Di sinilah golongan ningrat-pejabat muncul. Tapi bukan karena keturunan atau keluarga raja, tapi merupakan ningrat-pejabat yang diangkat oleh Belanda untuk menduduki jabatan administratif di pemerintahan Hindia Belanda. Maklum, sejak padamnya Perang Jawa (Dipanegara) Belanda mengatur hampir semua sistem pemerintahan dalam keraton-keraton di Jawa, hingga hampir semua pejabat struktural ditunjuk oleh Belanda.

Para pejabat pribumi pilihan Belanda inilah yang kemudian beramai-ramai mengganti namanya dan atau menyertakan nama belakang menggunakan nama-nama dari bahasa Sansekerta atau Jawa kuna yang berkesan ningrat sesuai keahlian pekerjaanya. Misal juru tulis Belanda yang semula Jumadi, ditambahi Sastroutomo (menguasai sastra), pejabat tentara menjadi Prawiroharjo, yang pejabat tata kota menjadi Mangunkarto, dan banyak lainnya. Penambahan nama belakang ini bahkan melalui pengesahan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Kaum jelata dan tani tidak berhak menggunakan nama beken seperti para pejabat pribumi pegawai Belanda tersebut, yang namanya Giman, Sanikem, Sartinah, Paijo, ya tetap begitu adanya.

Trend nama belakang berbau feodal tersebut pada akhirnya surut selepas kemerdekaan RI, dan berangsur hilang. Pengaruh Islam (bin, binti) juga pernah muncul sebagai trend nama belakang di Jawa walaupun akhirnya hanya disebut dalam upacara misalnya perkawinan Islam di Jawa.

Memang berbeda dengan sistem kekerabatan di beberapa daerah di Indonesia dimana nama marga sangat kuat, misal Batak, atau keturunan Cina dengan marga mereka, serta nama belakang para famili arab, Asyegaf, Habibi, Syihab, dan lainnya, Jawa tidak pernah benar-benar mempunyai tradisi budaya nama belakang.

Belakangan ini di era internet muncul kembali trend nama belakang barat di Indonesia, sehingga banyak orang menjadi patronimik dalam identitasnya, dan dalam menamai anaknya. Ya monggo saja, bebas, namun ya uraian saya di atas sekiranya menjawab pertanyaan mengapa anak saya tidak disertai nama belakang keluarga, lha wong tradisi ibunya Palembang tidak ada marga, dan bapaknya juga cuma Jawa jelata yang tidak berhak memakai nama belakang keluarga.

Rahayu

*******

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*